JAKARTA, wartadki.com- Hal itu dikatakannya dalam nota pembelaan (pledoi), Rabu (3/7) atas keberadaan kliennya yakni Budi Suryanto yang dituding Jaksa Penuntut Umum (JPU), Eko Joko Purwanto, SH melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaannya. Sang jaksa, menuntut terdakwa Budi Suryanto sebagaimana di atur dalam pasal 374 KUHPidana, tentang penggelapan yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja yang mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun.

Sang pengacara, Yudhistira, SH di hadapan majelis persidangan yang di Ketuai Hakim Kasianus, SH di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Rabu (3/7) menyebutkan dalam nota pledoinya, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Kepolisian, surat dakwaan dan fakta-fakta dalam persidangan itu, jaksa salah dalam menyimpulkan nota tuntutannya. Dimana, menyatakan terdakwa Budi Suryanto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan mobil Honda All New Civic No. Pol. B 2638 FM.

Menurut Yudhistira, bahwa tudingan jaksa atas penggelapan mobil itu bukanlah kasus tindak pidana, melainkan perkara perdata. Maka, saya selaku pengacara terdakwa Budi Suryanto menolak dengan tegas atas dasar dakwaannya, yang sehingga menuntut Budi Suryanto telah terbukti melanggar pasal 374 KUHPidana. Pasalnya, tidak sesuai dengan fakta hukum dalam analisa yuridisnya. Dan memohon kepada majelis hakim agar dalam vonis putusannya untuk melepas terdakwa Budi Suryanto dari segala tuntutan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP.

Kemudian, majelis hakim, “apakah ada bukti uang pembayaran yang Rp 5 juta dan Rp 86,150,000,” tanyanya. “Ada majelis, semua sudah terlampir dalam berkas bukti-bukti," sebut Yudhistira.

Namun, hal itu dibantah oleh jaksa atas uang Rp 5 juta tersebut untuk persekot pembayaran mobil Honda All New Civic. Sanggahan jaksa itu ditanggapi majelis hakim, “kalau saudara JPU mau mematahkan bukti-bukti dari penasehat hukum terdakwa, silahkan mengajukan bukti bantahan, masalah hukum itu tidak ada istilah may be no may be yes, semua harus jelas,” sebut sang majelis.

Sementara, sidang berikut dilanjutkan pada Rabu (10/7) dengan kehadiran terdakwa Budi Suryanto tanpa lagi harus mengenakan rompi tahanan Kejari Jakpus dengan pergelangan tangan terborgol, sebagaimana para terdakwa lainnya. Lantaran, dirinya sudah memperoleh setatus penahannya dialihkan menjadi tahanan kota (TL) oleh sang majelis hakim.   (Bbg).